PUASA DAN KESALEHAN BIROKRATIK

Nasional Opini


Oleh : Ahmad Nuri**

Tulisan ini mencoba mengangkat bagaimana tingkat kesalehan birokrasi itu muncul ketika proses puasa dilakukan oleh para birokrat, para abdi negara dengan penuh khusu dan tulus memaknai puasa secara substansial dan esensial sehingga mampu mendownload hikmah puasa dengan baik. Proses ini akan tercermin pada arah pergeseran kebijakan yang tadinya bersifat kamuflase, rigid, dan tidak populistik menjadi kebijakan populistik yang diorientasikan untuk kepentingan orang banyak. Inilah salah satu kesalehan birokratik itu hadir untuk melengkapi kesalehan privat dan kesalehan sosial kita.

Kesalehan birokrasi istilah baru Mang Durahim untuk memotret pejalanan birokrasi yang cendrung belum saleh. Artinya birokrasi masih menjadi instrumen kekuasaan yang tidak bergerak untuk melayani rakyat, birokrasi masih belum tulus dan ikhlas menjalankan kewajiban ritus formalnya untuk kepentingan kemajuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. birokrasi masih terkesan banyak berbuat “durhaka” pada negara dan rakyat.

Ada beberapa letak birokrasi durhaka pada negara dan rakyat, pertama disaat tindakan birokrasi yang berlebihan mengatas namakan negara dengan alasan kepentingan negara dimana birokrasi dalam menjalkan prosedur terlalu rigid dalam lebih pada “state heavy” agar negara menjadi kuat dan tidak mudah dilemahkan rakyat padahal itu adalah tindakan diluar batas kewajiban birokrasi. karena sesungguhnya birokrasi adalah menjalankan fungsi kebijakan terstruktur dari negara pada rakyat atau sebaliknya dari rakyat pada negara.

Kedua, tindakan birokrasi mengatasnamakan negara menyeret agama untuk kepentingan kekuasaan dan sektarianisme agama yang dilembagakan dengan membuat regulasi-regulasi kontra produktif dengan tujuan berdirinya negara untuk kemaslahatan orang banyak. Birokrasi mestinya meletakan agama sebagai inspirasi nilai yang di injeksi pada kebijakan pemerintah pada hal hal kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial bagi semua tanpa memandang agama apapun.

Ketiga, tindakan birokrasi yang careless [tidak peduli] pada denyut kepedihan rakyat, tidak pernah meletakan struktur kebijakan untuk merasakan bagimana rakyat lapar, bagaimana rakyat tidak punya rumah layak, bagaimana gizi buruk, bagaimana busung lapar karena kemikinan terstruktur, jalan rusak, kesehatan masyarakat tidak di responaif baik, pendidikan diabaikan sementara birokrasi sibuk merencanakan anggaran tanpa berbasis pada persoalan kebutuhan rakyat, ditambah dengan sibuknya penggunakan anggaran asal terserap dengan alasan tugas penyerapan aggaran tepat waktu padahal nasib rakyat tidak menentu.

Semua kedurhakan birokrasi itu bisa di reduksi dengan kembali mereflekaikan puasa kedalam perjalan birokrasi agar menjadi saleh karena puasa mengajarjan kepedihan, rasa lapar, bersih, dan kesederhana, disiplin, careness. Makna puasa bagi birokrasi sungguh relevan untuk di derivasi dalam perajalan nya, mislakan soal puasa menahan lapar, bagimana birokrasi merasakan betul rakyat ketika terjadi kemiskinan, birokrasi harus tampil mengatasi soal-soal kemiskinan jangan sampai kemiskinan justru tercipta dari kultur birokrasi yang menindas rakyat.

Birokrasi itu sistemik memerlukan katalis saleh dan katalisanya adalah para birokrat yang sadar berupaya saleh secara personal dan sosial, untuk menggerakan birokrasi agar muncul kesalehan birokratik di pemerintahan dan negara kita baik di pusat maupun di daerah, semoga puasa ini mampu memberikan nilai baru dalam merubah birokrasi yang durhaka menjadi kesalehan birokratik. Walahu ‘alamalam.

**Ketua PW GP Ansor Banten

Leave your vote

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *